BANDUNG | Berita Suara| – Indeks korupsi di Jawa Barat dinilai masih memprihatinkan. Hal ini mendorong Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat guna memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kejati Jawa Barat, Kota Bandung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KPK Jabar, Rd. H. Piar Pratama S, SH. Rombongan diterima oleh jajaran bidang Pidana Khusus (Pidsus), Intelijen, serta Hubungan Masyarakat dan Penerangan Hukum (Penkum). Turut hadir pula Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar.
Dalam pertemuan tersebut, KPK Jabar menyampaikan bahwa kasus korupsi di Jawa Barat masih cukup tinggi. Hal ini tercermin dari sejumlah kasus yang melibatkan pejabat publik, mulai dari tingkat desa, kepala dinas, kepala daerah, hingga pejabat di lingkungan BUMD.
“Kami melihat masih banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang lebih intensif melalui kolaborasi berbagai pihak,” ujar Ketua Umum KPK Jabar dalam pertemuan tersebut.
KPK Jabar menyatakan komitmennya untuk turut berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum serta pencegahan korupsi di wilayah Jawa Barat.
Selain itu, pihaknya juga siap memberikan dukungan informasi dan pengawasan publik guna memperkuat langkah aparat penegak hukum.
Dalam pemetaan yang disampaikan KPK Jabar, terdapat sejumlah daerah yang dinilai rawan praktik korupsi sehingga menjadi perhatian khusus, di antaranya:
• Bandung
• Kabupaten Bandung
• Kabupaten Cirebon
• Kabupaten Sumedang
• Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi
• Kabupaten Cianjur
• Kabupaten Bekasi
• Kabupaten Garut
• Kabupaten Bandung Barat
Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi sehingga perlu pengawasan dan upaya pencegahan yang lebih intensif.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kejati Jawa Barat menyambut baik inisiatif KPK Jabar dalam membangun sinergi pencegahan korupsi. Kejati Jabar menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil.
Melalui Kasipenkum, Kejati Jabar juga menyampaikan keterbukaan terhadap masukan publik. Bahkan masyarakat dipersilakan melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum, termasuk jika terdapat oknum aparat penegak hukum yang melakukan tindakan tidak sesuai aturan.
Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan elemen masyarakat diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan sekaligus meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat.
(Donny Wardhana)
Komentar